Indeks Literasi & Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia Meningkat di 2026

JAKARTA – Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia meningkat berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil survei menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2025. Saat itu, indeks literasi keuangan tercatat 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74 persen.

Hasil SNLIK 2026 juga menunjukkan capaian kedua indeks tersebut telah melampaui angka sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Hasil survei diumumkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).

SNLIK 2026 merupakan survei pertama yang dilaksanakan melalui kolaborasi OJK, LPS, dan BPS. Sebelumnya, SNLIK 2024 dan 2025 dilakukan melalui kerja sama OJK dan BPS.

Survei 2026 mencakup seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan 75.000 responden berusia 15-79 tahun. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan SNLIK 2024 dan 2025 yang melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.

Pendataan lapangan dilakukan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Sebanyak 3.480 petugas terlibat dalam proses pendataan.

Pengukuran literasi keuangan dalam SNLIK 2026 mencakup pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Sementara indeks inklusi keuangan diukur berdasarkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, masyarakat perkotaan memiliki indeks literasi keuangan 72,54 persen dan inklusi keuangan 95,47 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan yang masing-masing mencapai 64,42 persen dan 90,39 persen.

Dari sisi gender, tingkat literasi dan inklusi keuangan laki-laki dan perempuan relatif berimbang. Indeks literasi laki-laki tercatat 69,54 persen dan perempuan 69,61 persen. Sementara indeks inklusi laki-laki sebesar 93,49 persen dan perempuan 93,73 persen.

Berdasarkan kelompok umur, masyarakat usia 26-35 tahun mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan tertinggi, masing-masing 78,70 persen dan 96,27 persen.

Sementara itu, kelompok usia 15-17 tahun memiliki indeks literasi keuangan paling rendah, yakni 56,04 persen. Untuk inklusi keuangan, kelompok usia tersebut juga berada di antara yang terendah dengan capaian 89,13 persen.

Tingkat pendidikan juga menunjukkan hubungan yang kuat dengan literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat yang tamat perguruan tinggi memiliki indeks literasi keuangan 93,46 persen dan inklusi keuangan 99,49 persen.

Sebaliknya, kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah maupun tidak tamat SD memiliki indeks literasi 45,23 persen dan inklusi 85,80 persen.

Berdasarkan pekerjaan, kelompok pensiunan atau purnawirawan mencatat indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 85,15 persen, disusul pegawai atau profesional 85,12 persen dan pengusaha atau wiraswasta 76,51 persen.

Adapun indeks inklusi keuangan tertinggi juga dicatat kelompok pensiunan atau purnawirawan sebesar 99,54 persen, pegawai atau profesional 98,89 persen, serta pengusaha atau wiraswasta 96,03 persen.

Dari sisi wilayah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 84,01 persen, disusul Kalimantan Selatan 79,69 persen dan Bali 78,77 persen.

Untuk indeks inklusi keuangan, DKI Jakarta juga berada di posisi teratas dengan 99,74 persen, diikuti DI Yogyakarta 98,74 persen dan Kepulauan Riau 98,43 persen.

Meski secara nasional mengalami peningkatan, hasil survei menunjukkan masih terdapat kesenjangan literasi dan inklusi keuangan antarsegmen masyarakat. Kelompok perdesaan, usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun, masyarakat berpendidikan rendah, serta petani, nelayan, pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang belum bekerja memiliki capaian di bawah angka nasional.

Hasil SNLIK 2026 juga mengungkap pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan belum sepenuhnya merata. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, sedangkan yang mengenal LPS hanya 46,31 persen.

Untuk penjaminan polis, tingkat pengetahuan masyarakat masih jauh lebih rendah. Hanya 12,47 persen pemilik produk asuransi non-Penyelenggara Program Jaminan Sosial yang mengetahui mengenai penjaminan tersebut.

Dalam segmentasi pengetahuan mengenai penjaminan simpanan dan LPS, sebanyak 38,8 persen masyarakat sudah mengetahui penjaminan sekaligus mengenal LPS. Sebanyak 23,7 persen mengetahui penjaminan tetapi belum mengenal LPS.

Kemudian, 7,5 persen masyarakat mengenal LPS tetapi belum memahami penjaminan simpanan. Sementara 30 persen masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS.

Temuan tersebut menjadi dasar bagi OJK, LPS, BPS, dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat program literasi dan inklusi keuangan secara lebih terarah, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih memiliki tingkat literasi dan inklusi di bawah angka nasional.

Program literasi keuangan ke depan juga diarahkan agar lebih tepat sasaran, pesan, kanal, lokasi, dan pendekatan, sehingga peningkatan literasi tidak hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang terjangkau, tetapi juga dari pemahaman mereka terhadap produk dan layanan keuangan. (Rls/*)