JAKARTA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau 98,6 persen populasi Indonesia per 1 September 2026.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan perluasan kepesertaan harus diikuti peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan.

Menurutnya, pelayanan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah, tetapi juga manfaat kesehatan yang diterima peserta.

“Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial,” ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026, Selasa (15/9/2026).

Per 1 September 2026, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 7.180 sarana penunjang.

Sepanjang 2014-2025, BPJS Kesehatan juga telah membayarkan lebih dari Rp1.279,8 triliun kepada fasilitas kesehatan untuk pelayanan peserta JKN.

Pujo mengatakan BPJS Kesehatan mendorong perubahan orientasi pelayanan dari sekadar volume menuju manfaat atau value-based care.

Konsep tersebut menekankan pelayanan yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dan memberikan hasil kesehatan yang optimal.

Untuk mendorong mutu layanan, BPJS Kesehatan memberikan Paramahita Award 2026 kepada fasilitas kesehatan yang dinilai memiliki komitmen dan kinerja terbaik dalam melayani peserta JKN.

Selain itu, BPJS Kesehatan meluncurkan wajah baru Petugas BPJS SATU atau BPJS Siap Membantu untuk memperkuat layanan informasi dan pendampingan peserta di fasilitas kesehatan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, mengatakan perluasan akses JKN harus berjalan seimbang dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan program.

Fasilitas kesehatan, kata dia, berperan penting dalam memastikan pelayanan mudah diakses, berkualitas, aman, cepat, dan berkeadilan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan pemerintah akan terus memperkuat JKN agar memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

“Program JKN adalah gotong royong raksasa bangsa ini yang harus kita jaga bersama,” tegas Cak Imin. (Rls/*)