JAKARTA – Wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perbincangan di ruang publik. Di tengah dinamika politik nasional dan tarik-menarik kepentingan partai politik, nama Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin turut disebut sebagai salah satu figur yang dikaitkan dengan posisi Wakil Presiden.
Sultan dinilai memiliki karakter berbeda dibandingkan figur yang berasal dari partai politik. Sebagai Ketua DPD RI, ia dianggap merepresentasikan kepentingan daerah dan memiliki posisi yang tidak terikat langsung dengan kepentingan partai politik tertentu.
“Inilah keunggulan Sultan. Dia bukan petugas partai. Dia petugas daerah, petugas rakyat,” ujar Om Faduli, pengamat politik asal Maluku Utara, saat dihubungi SenatorTV, Kamis (12/11/2026).
Menurut Faduli, Wakil Presiden yang berasal dari partai politik berpotensi menghadapi tarik-menarik kepentingan partai dalam pengambilan kebijakan.
Sementara itu, figur yang berasal dari DPD RI dinilai dapat lebih menitikberatkan perhatian pada kepentingan daerah, pemerataan pembangunan, dan keadilan bagi provinsi-provinsi yang selama ini tertinggal.
Sultan Bachtiar Najamudin memiliki pengalaman di sejumlah posisi pemerintahan dan lembaga negara. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu, kemudian menjadi anggota DPD RI, hingga kini memimpin lembaga tersebut sebagai Ketua DPD RI periode 2024–2029.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti dalam wacana yang mengaitkan namanya dengan posisi Wakil Presiden. Sultan juga disebut sebagai figur yang memiliki kedekatan dengan berbagai kalangan.
Selain Sultan, dua nama lain yang turut disebut dalam pembahasan tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Puan Maharani.
Berikut profil singkat ketiga figur tersebut:
- Sultan Bachtiar Najamudin (Ketua DPD RI)
Sultan merupakan Ketua DPD RI periode 2024–2029. Sebagai anggota DPD RI, ia membawa mandat perwakilan daerah di lembaga legislatif nasional.
Dalam pandangan Faduli, posisi Sultan di DPD RI menjadi salah satu alasan namanya dinilai relevan dalam wacana tersebut. Ia dianggap dapat membawa perhatian lebih besar terhadap persoalan daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ketimpangan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
- Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat)
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Ia juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
AHY memiliki pengalaman di bidang militer, politik, dan pemerintahan. Sebagai pimpinan partai politik, ia juga memiliki jaringan dan basis dukungan politik nasional.
- Puan Maharani (Ketua DPR RI)
Puan Maharani merupakan Ketua DPR RI sekaligus politikus PDI Perjuangan. Ia memiliki pengalaman di bidang pemerintahan dan legislatif, termasuk pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Pengalamannya dalam pemerintahan serta posisinya sebagai pimpinan DPR RI menjadi bagian dari rekam jejak politik Puan di tingkat nasional.
Dalam wacana tersebut, Sultan Bachtiar Najamudin dinilai memiliki keunggulan dari sisi representasi daerah dan posisinya di luar struktur kepengurusan partai politik.
Gagasan mengenai figur Wakil Presiden yang lebih memperhatikan kepentingan daerah juga menjadi salah satu alasan namanya diperbincangkan.
Wacana tersebut mencerminkan adanya pandangan yang menginginkan keterwakilan daerah mendapat perhatian lebih besar dalam kepemimpinan nasional. (Rls/*)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.