JAKARTA – Malam keakraban sekaligus penutupan Media Gathering Forum Jurnalis Migas (FJM) Jambi bersama SKK Migas-KKKS Tahun 2026 menjadi momentum untuk membahas tantangan industri hulu migas, terutama terkait produksi minyak nasional yang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Syafii menyoroti kesenjangan antara produksi dan kebutuhan minyak nasional yang dinilai menjadi salah satu persoalan mendasar di sektor energi.
Saat ini, produksi minyak nasional baru mencapai sekitar 590.000 barel per hari, sedangkan kebutuhan dalam negeri mencapai 1,7 juta barel per hari.
Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan minyak. Bahkan, produksi nasional saat ini belum mencapai target APBN sebesar 610.000 barel per hari.
“Produksi migas nasional belum mencapai target APBN sebesar 610.000 barel per hari. Saat ini baru sekitar 590.000 barel per hari. Sementara kebutuhan migas nasional mencapai 1,7 juta barel per hari,” kata Syafii.
Ia menjelaskan, persoalan produksi nasional juga terjadi di Provinsi Jambi. Produksi minyak dan gas bumi (migas) di daerah tersebut saat ini mengalami penurunan atau decline.
Untuk mengatasi kondisi itu, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus mendorong kegiatan eksplorasi dan pengeboran guna menemukan cadangan migas baru. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan seismik di sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi.
“Kondisi produksi di Provinsi Jambi saat ini sedang mengalami decline atau penurunan. Maka, tugas kami adalah mencari, mencari, dan mencari. Kami juga melakukan kegiatan seismik di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi,” ujarnya.
Menurut Syafii, peningkatan produksi migas menjadi bagian penting dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk mewujudkan swasembada energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Selain membahas persoalan produksi, Syafii juga berharap media dapat mengambil peran lebih luas dalam menyampaikan informasi mengenai industri hulu migas kepada masyarakat.
Ia menilai, informasi yang disampaikan media tidak hanya perlu mencakup produksi dan kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga berbagai kontribusi KKKS melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).
“Kami berharap rekan-rekan media tidak hanya mengangkat informasi terkait produksi dan kegiatan operasional, tetapi juga berbagai kontribusi KKKS kepada masyarakat, termasuk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM,” tuturnya. (Bjs/*)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.